Gran Rubina Business Park 15th-E Floor at Rasuna Epicentrum  T: 021 29543555

Ari Yusuf: Cegah Kriminalisasi, Pejabat Pembuat Akta Tanah Harus Terapkan Prinsip Kehati-hatian Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Ari Yusuf: Cegah Kriminalisasi, Pejabat Pembuat Akta Tanah Harus Terapkan Prinsip Kehati-hatian.

0

Dalam menjalankan tugas jabatannya, seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seringkali dilibatkan dalam permasalahan yang timbul antara para pihak yang melakukan proses peralihan maupun pembebanan hak atas tanah, bahkan sampai dengan ke ranah pidana. Untuk mencegah hal tersebut, beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah membuat ketentuan yang substansinya merupakan prinsip kehati-hatian PPAT dalam menjalankan tugasnya. […]

0Shares

Ari Yusuf: Cegah Kriminalisasi, PPAT Harus Terapkan Prinsip Kehati-Hatian

0

Dalam menjalankan tugas jabatannya, seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seringkali dilibatkan dalam permasalahan yang timbul antara para pihak yang melakukan proses peralihan maupun pembebanan hak atas tanah, bahkan sampai dengan ke ranah pidana. Untuk mencegah hal tersebut, beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah membuat ketentuan yang substansinya merupakan prinsip kehati-hatian PPAT dalam menjalankan tugasnya. […]

0Shares

PPAT Harus Terapkan Prinsip Kehatihatian

0

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus sesuai prosedur hati-hati dalam menjalankan tugasnya karena kerap dilibatkan dalam permasalahan yang timbul antara para pihak yang melakukan proses peralihan maupun pembebanan hak atas tanah. Pengacara senior dari Ail Amir & Law Firm Associates, Ari Yusuf Amir, dalam diskusi virtual yang digelar PP Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP-IPPAT), […]

0Shares

Mengupas Doktrin-doktrin Pidana Korporasi dan Jeratannya bagi Pemegang Saham

0

Korporasi sebagai subjek hukum sudah diakui dalam perundang-undangan di luar Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Meski demikian, penegakan hukum pidana dengan subjek hukum korporasi masih jarang terjadi. Hal ini tidak lepas karena pelaku tindak pidana korporasi tersebut merupakan orang dengan status terhormat dan memiliki pendidikan tinggi. Sebagai subjek hukum korporasi memiliki hak dan kewajiban […]

0Shares

Dr Ari Yusuf Amir, Doktrin-doktrin Pidana Korporasi dan Pidana Pemegang Saham

0

PERANAN korporasi sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dan dunia usaha. Korporasi sebagai subjek hukum dan pembangunan, tidak hanya berhak dalam pencapaian tujuan korporasi, tetapi juga mempunyai kewajiban mematuhi peraturan tertentu di bidang ekonomi yang dikeluarkan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, membatasi pertanggungjawaban pemegang saham yang diatur dalam Pasal […]

0Shares

LET’S WORK TOGETHER